Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, SNews – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) turut menjadi perhatian DPRD, khususnya terkait kecukupan anggaran untuk menghadapi kondisi kebakaran yang masih membutuhkan penanganan.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, besarnya kebutuhan penanganan karhutla membuat anggaran tersebut diperkirakan belum mencukupi.
“Pemkab dan DPRD turut membahas kebutuhan anggaran penanganan karhutla, termasuk mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat,” kata Mulyadin, Jumat (18/9).
Menurut dia, kebutuhan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api. Dukungan anggaran juga diperlukan agar berbagai upaya penanggulangan dapat berjalan secara maksimal di lapangan.
Atas pertimbangan tersebut, Pemkab bersama DPRD Kobar kemudian mengupayakan tambahan dukungan dari pemerintah pusat. Upaya itu membuahkan tambahan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dana tambahan tersebut selanjutnya akan dimasukkan dalam pembahasan Perubahan APBD Kobar 2026. DPRD memastikan dukungan anggaran menjadi salah satu bagian yang terus dikawal dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Mulyadin juga menanggapi kritik masyarakat yang mempertanyakan keterlibatan anggota DPRD dalam penanganan karhutla. Ia menjelaskan, tugas DPRD berbeda dengan tim teknis yang secara langsung melakukan pemadaman di lokasi kebakaran.
“Kalau untuk terjun ke lapangan memadamkan api, memang kita tidak memiliki sarana prasarana serta tidak memiliki tim teknis di lapangan,” ujarnya.
Meski tidak terlibat langsung dalam pemadaman, Mulyadin menegaskan DPRD tetap menjalankan fungsi kelembagaannya dalam mendukung penanganan bencana. Salah satunya melalui pengawalan anggaran dan pembahasan kebijakan bersama Pemkab Kobar.
“Namun sesuai fungsi kelembagaan, kita telah menjalankan dalam pengawalan anggaran dan rapat-rapat berkaitan dengan support penanggulangan karhutla di Kobar,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kobar juga menjadi bagian dari Satgas Penanggulangan Karhutla. Keterlibatan tersebut dilakukan sesuai kapasitas dan fungsi kelembagaan masing-masing dalam mendukung upaya pemerintah daerah menghadapi karhutla.
Dengan tambahan dukungan anggaran dari Kemendagri yang akan dibahas dalam Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal lebih untuk memperkuat penanganan karhutla. DPRD Kobar menyatakan akan terus mengawal dukungan anggaran tersebut sesuai mekanisme pembahasan anggaran daerah.
Comment