Ketua Komisi C DPRD Kobar, H. Arief Asyrofi./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, SNews – Belum selesai menghadapi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berbulan-bulan menyelimuti wilayah Kotawaringin Barat (Kobar), masyarakat kini kembali dibebani pemadaman listrik bergilir. Kondisi tersebut menuai sorotan DPRD karena mengganggu aktivitas ekonomi hingga mobilitas warga.
Ketua Komisi C DPRD Kobar, H. Arief Asyrofi, menyayangkan kembali terjadinya pemadaman listrik pada pertengahan Oktober 2026. Ia menilai, masyarakat sudah cukup terbebani oleh kabut asap yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, sehingga gangguan pasokan listrik semakin menambah ketidaknyamanan.
“Kita sudah capek dan sangat menyakitkan dengan kondisi alam kita yang berbulan-bulan sudah dikepung asap ini. Kasihan masyarakat, ini betul-betul sangat mengganggu ekonomi dan kegiatan masyarakat,” ujar Arief, Senin (19/10/2026).
Arief mengatakan, pemadaman listrik tidak hanya mengganggu kenyamanan warga di rumah, tetapi juga berpotensi menghambat kegiatan usaha dan aktivitas sehari-hari. Situasi tersebut dinilai semakin berat karena masyarakat juga harus menghadapi dampak kabut asap yang belum sepenuhnya teratasi.
Ia memahami pasokan listrik di Kobar terhubung melalui sistem interkoneksi jaringan yang mencakup sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara. Dengan sistem tersebut, gangguan pasokan di daerah lain dapat berdampak terhadap kelistrikan di Kobar.
Meski demikian, Arief mempertanyakan pemadaman yang kembali terjadi karena sebelumnya PLN disebut menargetkan persoalan pasokan listrik dapat diselesaikan pada September 2026.
Hal itu, kata dia, pernah disampaikan dalam pertemuan dengan PLN, termasuk melalui rapat dengar pendapat (RDP) Komisi C DPRD Kobar bersama PLN UP3 Pangkalan Bun.
“Dulu mereka menyebutkan bahwa pada bulan September itu semuanya clear. Penyedia daya yang sedang mengalami gangguan, dari tiga unit yang salah satunya ada di wilayah Barito Utara, diperkirakan Agustus sudah selesai dan September semuanya sudah clear. Nah, ini kenapa di pertengahan Oktober terjadi seperti ini?” katanya.
Menurut Arief, kepastian penyelesaian gangguan pasokan listrik sangat dibutuhkan masyarakat. Ia berharap pemadaman bergilir tidak berlangsung berkepanjangan, mengingat warga dan pelaku usaha membutuhkan aliran listrik yang stabil untuk menjalankan aktivitas.
Arief juga menyoroti sektor transportasi yang turut terdampak kabut asap, terutama penerbangan dari dan menuju Pangkalan Bun. Gangguan penerbangan akibat terbatasnya jarak pandang telah memengaruhi mobilitas masyarakat, sehingga pemadaman listrik semakin menambah persoalan yang harus dihadapi warga.
“Dengan pemadaman bergilir, ini menambah ketidaknyamanan masyarakat dalam bermasyarakat, berusaha, dan beraktivitas. Akhirnya, gangguan ini saling melengkapi ketidaknyamanan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan pelayanan kelistrikan yang kembali normal agar kegiatan rumah tangga, usaha, dan sektor lainnya dapat berjalan tanpa gangguan. Karena itu, ia meminta PLN segera menuntaskan persoalan yang menyebabkan pemadaman bergilir di wilayah Kobar.
“Saya selaku anggota DPRD Kobar sangat menyayangkan perkembangan kualitas pelayanan dari PLN ini,” tegas Arief.
Arief berharap PLN segera menemukan solusi agar pasokan listrik kembali stabil dan pemadaman bergilir dapat dihentikan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus menghadapi gangguan kelistrikan di tengah kondisi kabut asap yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
“Mudah-mudahan PLN segera bisa mengakhiri pemadaman bergilir ini, dan penyediaan listrik buat masyarakat bisa tersalurkan seperti sedia kala, tidak ada pemadaman lagi, serta arus listrik lancar sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
Comment