Dugaan itu disampaikan Ketua DPRD Kobar Mulyadin./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, SNews – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) belum juga terurai. Di tengah kondisi tersebut, muncul dugaan adanya praktik pelangsiran yang membuat distribusi Pertalite justru mengalir ke luar daerah.
Dugaan itu disampaikan Ketua DPRD Kobar Mulyadin. Ia mempertanyakan kondisi di lapangan karena Pertalite disebut sulit ditemukan di tingkat pengecer, sementara antrean di SPBU masih panjang dan diduga banyak dimanfaatkan para pengetap.
“Agak aneh juga kalau kita perhatikan, antrean Pertalite terus panjang, yang diduga banyak pengetap, namun anehnya di pengecer Pertalite tidak pernah ada atau kosong. Bisa jadi ini dikirim keluar daerah,” ungkap Mulyadin.
Menurutnya, dugaan tersebut harus segera ditelusuri untuk memastikan ke mana aliran BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Kobar. Pemerintah dan aparat terkait dinilai perlu mengawasi distribusi mulai dari SPBU hingga titik penjualan di masyarakat.
Persoalan ini dinilai semakin mendesak karena Kobar akan menghadapi sejumlah agenda besar, termasuk peringatan HUT Kobar dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026. Kebutuhan BBM diperkirakan meningkat seiring mobilitas masyarakat dan aktivitas selama kegiatan berlangsung.
Mulyadin mengatakan, Forkopimda bersama instansi terkait sebelumnya telah membahas sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan distribusi BBM. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai belum maksimal karena masih mempertimbangkan berbagai aspek.
Salah satu opsi yang kembali diwacanakan adalah melakukan razia terhadap pengecer BBM subsidi, terutama di wilayah Kota Pangkalan Bun. Namun, DPRD Kobar berencana melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum penertiban dilaksanakan.
“Nanti wacana kita akan kita razia hingga menyita BBM subsidi yang diecer, namun itu masih belum terlaksana dan akan kembali kita koordinasikan dengan Satgas BBM,” jelasnya.
Tak hanya menyasar pengecer, Mulyadin juga meminta pengawasan diperketat di tingkat SPBU. Ia mengingatkan operator agar tidak ikut bermain dalam praktik pengetapan atau pelangsiran Pertalite.
Menurutnya, apabila ditemukan operator yang menerima setoran untuk memberikan kemudahan kepada pihak tertentu dalam mendapatkan BBM subsidi secara berulang, maka harus ada tindakan tegas.
“Kalau terbukti ada permainan dengan memberikan semacam setoran kepada operator untuk aktivitas pelangsiran, agar ditindak secara tegas, baik SPBU-nya maupun operatornya,” tegas Mulyadin.
DPRD Kobar berharap pengawasan distribusi BBM tidak hanya dilakukan ketika antrean memanjang, tetapi juga menyasar potensi penyimpangan di sepanjang rantai distribusi. Langkah tersebut dinilai penting agar Pertalite subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak dan tidak justru keluar daerah melalui praktik pelangsiran.
Comment