Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kobar Tahun Anggaran 2026 tersebut mulai dibahas DPRD Kobar dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, SNews – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengusulkan perubahan APBD 2026 di tengah tekanan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung. Di saat kebutuhan penanganan bencana meningkat, kemampuan belanja daerah justru mengalami penyesuaian.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kobar Tahun Anggaran 2026 tersebut mulai dibahas DPRD Kobar dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah.
Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kobar, Bupati dan Wakil Bupati Kobar, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam paripurna itu, Bupati Kobar Hj Nurhidayah menyampaikan rancangan perubahan APBD 2026 untuk selanjutnya dibahas DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penanganan karhutla. Musim kemarau yang masih berlangsung membuat kebutuhan pencegahan dan pemadaman kebakaran tetap tinggi, sementara dukungan anggaran di lapangan masih terbatas.
Nurhidayah mengatakan Tim Satgas Karhutla Kobar telah melakukan berbagai langkah mitigasi, persuasif hingga preventif untuk menekan potensi kebakaran.
“Di satu sisi kita saat ini menghadapi musim kemarau. Tim Satgas Karhutla Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melakukan mitigasi dan langkah-langkah persuasif serta preventif dalam melakukan pencegahan,” kata Nurhidayah.
Karena itu, pemerintah daerah berencana memasukkan sejumlah kegiatan pendukung penanganan karhutla dalam perubahan APBD 2026. Besaran dan prioritas kegiatan akan disesuaikan dengan data serta kebutuhan penanganan yang disampaikan BPBD Kobar.
Di sisi lain, ruang fiskal Kobar juga mengalami penyesuaian. Kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk belanja dalam perubahan APBD 2026 tercatat sebesar Rp1.405.385.962.000.
Angka tersebut turun Rp3.268.399.004 atau sekitar 0,23 persen dibandingkan APBD murni. Kondisi ini membuat DPRD harus mencermati kembali skala prioritas belanja daerah.
Selain belanja, perubahan APBD juga dipengaruhi penyesuaian target pendapatan daerah dan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Dari perhitungan tersebut, pemerintah daerah memperkirakan pembiayaan yang menghasilkan defisit sebesar Rp37.132.717.000.
DPRD Kobar selanjutnya akan mengkaji seluruh komponen perubahan APBD tersebut, terutama agar anggaran yang tersedia tetap diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Penanganan karhutla menjadi salah satu sektor yang dinilai tidak bisa dikesampingkan karena berkaitan dengan keselamatan warga, kualitas lingkungan hingga terganggunya aktivitas masyarakat akibat asap.
Selain penanganan bencana, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Namun, upaya tersebut diharapkan tidak mengganggu iklim investasi maupun menambah beban masyarakat dan dunia usaha.
Pembahasan antara DPRD dan Pemkab Kobar nantinya diharapkan menghasilkan perubahan APBD 2026 yang realistis dengan kondisi fiskal daerah, memiliki prioritas yang jelas, serta tetap mampu menopang pelayanan publik dan pembangunan di tengah berbagai tantangan.
Comment