Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kobar dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Pengantar Bupati Kobar mengenai Raperda APBD 2027, Rabu (16/9/2026)./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAYT, SNews – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sepakat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kobar dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Pengantar Bupati Kobar mengenai Raperda APBD 2027, Rabu (16/9/2026).
Meski menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah. Salah satu perhatian utama adalah bagaimana kebijakan anggaran 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kondisi fiskal daerah.
Fraksi Gerindra, misalnya, menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2027 yang mencapai Rp1.415.016.235.000. Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan terukur mengenai perubahan pendapatan dibandingkan APBD 2026, termasuk pos-pos penerimaan yang mengalami perubahan signifikan.
Menurut Fraksi Gerindra, perubahan struktur pendapatan tersebut perlu dijelaskan karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas pembangunan.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra mendukung upaya Pemkab Kobar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, penyempurnaan basis data serta pemanfaatan teknologi informasi.
Namun, peningkatan PAD diingatkan tidak boleh dilakukan dengan kebijakan yang justru menambah beban masyarakat. Pemerintah daerah juga didorong menggali sumber ekonomi baru, mengoptimalkan aset daerah, memperbaiki sistem pemungutan serta menutup celah kebocoran penerimaan.
“Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra H Ali Rahmat dalam pandangan umumnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menekankan agar keberhasilan APBD tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah manfaat dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat dan perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat,” ujar Fraksi Partai Golkar.
Fraksi Golkar juga meminta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan diperkuat. Dengan begitu, perencanaan dan penganggaran yang telah disusun tidak berhenti pada dokumen, tetapi dapat diwujudkan melalui pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Seluruh fraksi kemudian menyatakan sepakat dan menerima Raperda APBD Kobar 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku. Berbagai pandangan dan catatan fraksi selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah sebelum Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Comment