DPRD Provinsi Kalimantan Tengah saat reses perseorangan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III yang meliputi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, SNews – Berbagai persoalan disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah saat pelaksanaan reses perseorangan di Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng III yang meliputi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Mulai dari infrastruktur jalan rusak, abrasi pantai, fasilitas kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga kebutuhan nelayan dan petani menjadi aspirasi utama warga.
Hal itu terungkap dalam laporan hasil reses yang disampaikan juru bicara Bryan Iskandar pada Rapat Paripurna ke-4 Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 beberapa waktu lalu.
Bryan Iskandar mengatakan, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan dominan masyarakat di hampir seluruh wilayah yang dikunjungi selama reses.
“Banyak sarana prasarana infrastruktur jalan penghubung tiap desa di Kecamatan Arut Utara mengalami kerusakan parah, masyarakat berharap akan adanya pembangunan terkait infrastruktur jalan,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan warga Desa Ipuh Bangun Jaya yang meminta jalan poros Desa Suka Makmur–Ipuh Bangun Jaya menjadi prioritas pembangunan karena kondisinya rusak berat dan menyulitkan aktivitas masyarakat.
Sementara itu, masyarakat Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, mengusulkan peningkatan jalan lingkungan, pembangunan drainase, hingga trotoar di depan fasilitas umum desa menyusul meningkatnya aktivitas lalu lintas di kawasan tersebut.
Di Desa Runtu, warga meminta peningkatan Jalan Trans Sisipan serta revitalisasi jembatan menuju jalan poros Trans Kalimantan. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya pembangunan SMP untuk mempermudah akses pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.
Tak hanya persoalan jalan, ancaman abrasi pantai juga menjadi perhatian serius masyarakat pesisir. Warga Desa Sebuai menyebut abrasi kini semakin mendekati permukiman warga dan membutuhkan penanganan segera.
“Penanganan abrasi pantai dibutuhkan segera karena abrasi telah mencapai jarak kritis, hanya tersisa sekitar 20 meter dari laut ke pemukiman,” kata Bryan saat membacakan laporan reses.
Keluhan serupa datang dari warga Desa Keraya dan Desa Teluk Bogam yang meminta pembangunan pengaman pantai atau pemecah ombak karena abrasi mulai mengancam jalan poros hingga kawasan wisata pantai.
Di sektor pertanian dan perikanan, masyarakat mengusulkan bantuan alat tangkap nelayan, perahu, bibit ikan, pupuk subsidi, bibit sawit, hingga alat dan mesin pertanian seperti traktor mini dan mesin bajak rotary.
Bryan menyebut masyarakat Desa Sebuai mengeluhkan mahalnya perlengkapan nelayan dan pupuk pertanian yang semakin membebani ekonomi warga.
“Nelayan membutuhkan bantuan alat tangkap berupa jaring dan perahu karena harga perlengkapan di pasaran cukup mahal. Di sektor pertanian, kenaikan harga pupuk juga menjadi beban petani,” ujarnya.
Selain itu, warga Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, juga menyoroti distribusi bantuan Kartu Huma Betang yang dinilai belum tepat sasaran.
“Warga menyampaikan keluhan serius terkait distribusi bantuan Kartu Huma Betang. Dilaporkan hanya dua orang warga asli yang menerima, sementara sebagian besar nama penerima tidak dikenal masyarakat setempat,” ungkap Bryan.
Di bidang kesehatan, masyarakat meminta penambahan tenaga kesehatan, fasilitas puskesmas pembantu, ambulans, hingga penyediaan air bersih dan sanitasi umum.
Sementara itu, warga Desa Penyombaan dan Sungai Dau berharap adanya peningkatan akses internet dan layanan Starlink karena jaringan komunikasi di wilayah mereka masih terbatas.
Selain pembangunan fisik, masyarakat juga mengusulkan pelatihan UMKM, bantuan alat usaha, pengembangan wisata desa, serta dukungan terhadap kelompok seni dan budaya guna meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.
Comment