Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, saat menerima audiensi jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda./FOTO: ist
SAMARINDA, SNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempercepat langkah memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan membidik sekitar 192 ribu pekerja rentan dan sektor informal yang hingga kini diperkirakan belum terlindungi. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sekaligus memberikan rasa aman bagi para pencari nafkah di Kota Tepian.
Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, saat menerima audiensi jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda. Pertemuan tersebut membahas strategi bersama untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Berdasarkan data ketenagakerjaan terbaru, masih terdapat sekitar 192 ribu pekerja di Samarinda yang berpotensi belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menyikapi kondisi tersebut, Andi Harun meminta seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan data ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
“Perlindungan bagi pekerja adalah bagian dari pembangunan yang berkeadilan. Saya meminta seluruh perangkat daerah menjadikan data ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang terukur dan berdampak nyata. Kita harus memastikan setiap pekerja masuk dalam skema perlindungan secara nyata,” tegas Andi Harun.
Program perluasan kepesertaan itu menyasar berbagai kelompok pekerja sektor informal, mulai dari pelaku UMKM, pedagang, pengemudi ojek, nelayan, asisten rumah tangga (ART), sopir pribadi, tukang kebun, pekerja musiman, pekerja lepas (freelancer), hingga pekerja di sektor ekonomi digital.
Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkot Samarinda akan membangun kolaborasi yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, perangkat daerah, pengurus RT, Dasawisma, hingga berbagai elemen masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menjangkau pekerja hingga tingkat lingkungan terkecil sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Wali Kota menilai di balik setiap data kepesertaan terdapat keluarga yang menggantungkan harapan pada perlindungan sosial ketika risiko kerja terjadi. Karena itu, perluasan kepesertaan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda, Murniati, mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Kota Samarinda dalam menjadikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkeadilan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah strategis dan komitmen kuat Bapak Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, yang mengedepankan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan. Kolaborasi bersama Pemkot Samarinda, perangkat daerah, hingga struktur masyarakat seperti RT dan Dasawisma sangat krusial untuk menjangkau sekitar 192 ribu pekerja rentan dan informal yang belum terlindungi,” ujar Murniati.
Ia menegaskan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda siap bersinergi penuh dalam mengintegrasikan data kepesertaan dan memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja.
“Dengan hadirnya jaminan sosial ketenagakerjaan, para pekerja mulai dari pedagang, pengemudi ojek, pelaku UMKM, hingga pekerja lepas dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa cemas atas risiko kerja. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda siap bersinergi penuh dan mengawal integrasi data agar setiap pekerja di Kota Tepian beserta keluarganya mendapatkan kepastian perlindungan dan kesejahteraan yang berkelanjutan,” tutupnya.
Comment