DPRD KOBAR
Home » Berita » DPRD Kobar Apresiasi Razia BBM Subsidi, Sri Lestari: Penyalahgunaan Barcode Harus Dihentikan

DPRD Kobar Apresiasi Razia BBM Subsidi, Sri Lestari: Penyalahgunaan Barcode Harus Dihentikan

Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Sri Lestari, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polres Kotawaringin Barat dalam melakukan razia BBM./FOTO: ist

KOTAWARINGIN BARAT, SNews – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Sri Lestari, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Polres Kotawaringin Barat dalam melakukan razia dan penertiban distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kobar, Jumat (8/5/2026).

Menurut Sri Lestari, tindakan aparat kepolisian tersebut sangat penting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi.

Politisi Gerindra itu menyoroti maraknya dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi yang dinilai merugikan warga. Ia mengungkapkan adanya masyarakat yang tidak lagi bisa menggunakan barcode miliknya karena diduga dipakai pihak lain.

“Barcode itu seharusnya digunakan masyarakat Kotawaringin Barat, namun ada warga yang justru tidak bisa memakainya lagi karena disalahgunakan pihak lain. Ini harus ditindak tegas,” ujarnya.

Ketua DPRD Kobar Minta Warga Stop Bakar Lahan, Karhutla Mengintai di Musim Kemarau

Ia menilai penyalahgunaan distribusi BBM subsidi merupakan bentuk ketidakadilan yang berdampak langsung pada masyarakat kecil. Karena itu, Sri meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah terus memperketat pengawasan agar penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Selain itu, Sri Lestari juga menyinggung keberadaan pengecer atau pengetap BBM yang menurutnya berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun di sisi lain praktik tersebut berpotensi menghambat pemerataan distribusi BBM subsidi.

“Ada sisi kemanusiaan yang perlu dipertimbangkan karena mereka juga mencari nafkah. Tetapi hak masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi secara adil juga harus dijaga,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat merumuskan solusi distribusi BBM yang lebih efektif, merata, dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil maupun pelosok. 

Sri juga menekankan perlunya mengurangi antrean panjang di SPBU agar masyarakat tidak kehilangan banyak waktu hanya untuk memperoleh BBM subsidi.

DPRD Kobar Siapkan Payung Hukum UMKM, Pelaku Usaha Bakal Dapat Perlindungan dan Kemudahan Berusaha

“Kita ingin distribusi BBM lebih tertata, masyarakat tetap bisa mencari nafkah, dan kebutuhan warga di wilayah 3T juga terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

× Advertisement
× Advertisement