BBM Langka di Kobar, DPRD Bidik Pengecer: Asal Pasokan dan Harga Jual Bakal Diusut

Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, mengatakan pengawasan dilakukan menyusul keluhan masyarakat yang terus bermunculan akibat sulitnya mendapatkan BBM, termasuk antrean panjang di sejumlah SPBU./FOTO: ist

KOTAWARINGIN BARAT, SNews – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) membuat DPRD Kobar berencana turun langsung ke lapangan. Para pengecer BBM menjadi salah satu sasaran yang akan diperiksa untuk mengetahui asal pasokan hingga harga jual kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, mengatakan pengawasan dilakukan menyusul keluhan masyarakat yang terus bermunculan akibat sulitnya mendapatkan BBM, termasuk antrean panjang di sejumlah SPBU.

Menurutnya, pengecekan ke pengecer diperlukan untuk melihat secara utuh bagaimana alur distribusi BBM sebelum sampai ke tangan konsumen.

“Kita akan pantau terus dalam beberapa hari ke depan. Jika diperlukan, kita akan lakukan inspeksi ke lapangan termasuk ke pengecer. Akan kita tanyakan dari mana mereka mendapatkan BBM,” ujar Mulyadin, Jumat (31/7/2026).

Tak hanya menelusuri sumber pasokan, DPRD juga akan mencermati harga BBM yang dijual pengecer. Pengawasan ini dinilai penting agar situasi kelangkaan tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan margin yang terlalu tinggi.

Mulyadin mengakui keberadaan pengecer dalam kondisi tertentu memang membantu masyarakat, terutama ketika warga kesulitan memperoleh BBM di SPBU akibat antrean panjang maupun keterbatasan pasokan.

Namun, ia meminta pengecer tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan tidak menetapkan harga secara berlebihan.

“Namun, peran tersebut harus tetap dijalankan secara wajar. Harga yang dibebankan kepada masyarakat diharapkan tidak melonjak terlalu tinggi sehingga semakin menambah beban warga yang sudah kesulitan memperoleh BBM,” katanya.

DPRD Kobar akan mengikuti perkembangan distribusi BBM dalam beberapa hari ke depan. Jika diperlukan, inspeksi lapangan akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai jalur pasokan BBM hingga sampai kepada pengecer.

Hasil pengecekan nantinya akan menjadi bahan evaluasi DPRD bersama pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mencari solusi atas persoalan distribusi BBM yang belakangan meresahkan masyarakat.

Tekanan terhadap DPRD Kobar sebelumnya juga muncul setelah sebuah spanduk bernada kritik dipasang di pagar Kantor DPRD Kobar, Jalan HM Rafi’i, Pangkalan Bun, Kamis (30/7/2026).

Spanduk tersebut menyoroti sikap wakil rakyat yang dinilai belum maksimal merespons persoalan kelangkaan BBM dan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kobar.

Pemasang spanduk, Wahyu Behalap, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat yang telah menghadapi persoalan BBM dan listrik dalam waktu cukup lama.

“Keresahan warga mengenai distribusi BBM dan kondisi kelistrikan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Ini masalah susah berbulan bulan bahkan tahunan, tapi wakil rakyat malah diam saja,” ujarnya.

Kritik tersebut menjadi salah satu sorotan di tengah tuntutan masyarakat agar persoalan pasokan BBM segera mendapatkan penanganan konkret.

Dengan rencana inspeksi ke pengecer, DPRD Kobar kini dituntut tidak hanya mengawasi, tetapi juga memastikan persoalan distribusi BBM dapat segera menemukan titik terang sehingga masyarakat memperoleh BBM dengan harga yang wajar dan pasokan yang lebih mudah.