Sekolah Rakyat Kalteng Bakal Bertambah, Pemprov Usulkan Kampus Berkapasitas 3.000 Siswa

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran saat bertemu anak anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat,/FOTO: ist

PALANGKA RAYA, SNews – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat dukungan terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Tak hanya menyiapkan empat Sekolah Rakyat di sejumlah daerah, Pemprov kini juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi dengan kapasitas yang jauh lebih besar.

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan usulan tersebut telah dibahas langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran bersama Menteri Sosial saat kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah.

“Selain empat Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan, pemerintah provinsi juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi. Usulan tersebut telah dibahas langsung oleh Gubernur bersama Menteri Sosial saat kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah,” ujar Reza.

Menurutnya, Sekolah Rakyat tingkat provinsi nantinya diproyeksikan mampu menampung hingga sekitar 3.000 siswa. Jumlah tersebut hampir tiga kali lipat dibandingkan Sekolah Rakyat yang dikelola pemerintah kabupaten maupun kota dengan daya tampung sekitar 1.080 siswa.

Saat ini terdapat empat Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan di Kalimantan Tengah, masing-masing berada di Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Seluruh pembiayaan pendidikan bagi peserta didik akan ditanggung pemerintah sebagai bagian dari program nasional.

Reza menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program tersebut melalui sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota.

“Pesan Pak Gubernur selalu sama, yaitu kita harus berkolaborasi. Bukan hanya pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program Bapak Presiden di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Meski demikian, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi masih belum diumumkan karena masih menunggu hasil studi kelayakan. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan lahan yang dipilih memenuhi aspek keamanan, kondisi tanah, hingga kelayakan konstruksi bangunan.

“Kita tidak bisa langsung membangun begitu saja. Semua harus melalui kajian yang mendalam, mulai dari kondisi tanah, struktur lahannya, hingga aspek keamanan bangunan,” tutup Reza.